Pages

Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 


1. Latar Belakang Masalah


Hak asasi manusia dalam bahasa Prancis
disebut “Droit L'Homme”, yang artinya hak-hak
manusia dan dalam bahsa Inggris disebut “Human
Rights”. Seiring dengan perkembangan ajaran
Negara Hukum, di mana manusia atau warga
negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar
yang wajib dilindungi oleh Pemerintah, maka
muncul istilah “Basic Rights” atau “Fundamental
Rights”. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia
atau lebih dikenal dengan istilah “Hak asasi
manusia”.(Ramdlon Naning; 1982 : 97)
Meriam Budiardjo, mengemukakan bahwa :
“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki
manusia yang telah diperoleh daqn dibawanya
bersamaan dengan kelahirannya di dalam
kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa
hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar
baqngsa, ras, agama, kelamin dank arena itu
bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah
bahwa manusia memperoleh kesempatan
berkembang sesuai dengan harkat dan cita-citanya.
(Meriam Budiardjo; 1980 : 120)

Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum

Sampai hari ini Indonesia masih menyatakan dirinya sebagai negara hukum, yang memiliki “basic requirement” pengakuan jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi. Dengan demikian dalam negara hukum yang terpenting adalah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian sehingga hak-hak rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Di dalam negara hukum kekuasaan tidak didasarkan pada kekuasaan semata-mata, tetapi kekuasaan dibatasi atau didasarkan pada hukum “rule of law”.
Ada beberapa ahli hukum coba merumuskan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum. Scheltema misalnya merumuskan unsur-unsur dari suatu negara hukum adalah: (1) Kepastian hukum, (2) Persamaan, (3) Demokrasi. Philipus M. Hadjon mengemukakan ciri-ciri dari negara hukum adalah: (1) Adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, (2) Adanya pembagian kekuasaan negara, (3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Dari unsur-unsur di atas terlihat bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Dengan kata lain negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin segala hak warga negara untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. 
Sementara yang dimaksudkan dengan kedudukan yang sama dalam hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menurut Solly Lubis meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya tampak bahwa “hukum” yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-cabang hukum publik lainnya, seperti hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara pidana/perdata dan sebagainya.
Permasalahannya sekarang adalah apakah semua teori dan konsep yang telah tertuang dalam rumusan undang-undang telah dijalankan dalam kehidupan nyata. Untuk melihat apakah hukum sudah berjalan atau tidak kita tidak boleh hanya terpaku pada rumusan undang-undang namun harus melihat bagaimana aplikasi hukum dalam masyarakat. Lili Rasjidi seorang pemikir hukum realis pragmatis menyatakan bahwa; yang terpenting adalah bagaimana hukum itu dapat diterapkan/ditegakkan dalam kenyataan, hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan, bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang-undang, melainkan apa yang dilakukan oleh aparat penyelenggara hukum, polisi, jaksa, hakim, atau siapa saja yang melakukan fungsi pelaksanaan hukum. 
Sudahkah pelaksana hukum ini melaksanakan tugasnya sesuai asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum. Atau asas ini hanya dijalankan sepotong-sepotong untuk orang-orang tertentu saja. Kita lihat dalam kasus Sengkon dan Karta yang proses beracaranya masih menggunakan HIR, penegak hukum telah melakukan upaya paksa yang berlebihan dengan sistem pemeriksaan inkuisitor sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menghukum orang dan salah dalam menerapkan hukum nya. Juga dalam kasus Marsinah, kasus yang dalam penyelesaian kasus-kasus ini dilakukan rekayasa sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang yang seharusnya tidak bersalah harus dihukum. 
Dari segelintir kasus di atas terlihat sering dilakukannya upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka atau pelaku sedemikian rupa sehingga melanggar HAM tersangka atau terdakwa. Berkaitan dengan pelanggaran HAM tersebut terlihat bahwa para penegak hukum maupun masyarakat belum memahami arti dan makna penegakan asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum.


Jaminan Pendapatan

Jaminan Pendapatan adalah redistribusi anggaran negara yang diberikan kepada semua warga negara tanpa syarat, sebagai bentuk hak dan dilakukan secara bulanan untuk memperoleh pendapatan minimum.

- UUD 1945, Pasal 27 ayat 2, menyatakan: ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan dan layak bagi kemanusiaan”.

Seperti tertera dalam amanat Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak, maka tatkala ia tidak bekerja maka negara berkewajiban mengembangkan jaminan pendapatan yang layak bagi penghidupan dan kehidupan rakyatnya. Jaminan pendapatan bisa diselenggarakan dengan anggaran berasal dari APBN. Meski Jaminan Pendapatan Dasar ditujukan semua, untuk konteks Indonesia saat ini Jaminan Pendapatan Dasar dapat selenggarakan untuk laki-laki perempuan berumah tangga yang memiliki pengeluaran tidak mencapai Rp 1.000.000 perbulan. Artinya Jaminan Pendapatan Dasar, merupakan jaminan negara untuk menutup defisit yang ada. Namun Jaminan Pendapatan Dasar ini, tidak sama dengan Bantuan Langsung Tunai yang selama ini hanya menutup inflasi, tanpa rasa keadilan dan mempertimbangkan gender. Dengan menggunakan data tahun 2007, secara berurutan pengeluaran rumahtangga dan kebutuhan anggarannya sebagai berikut:

(1) Jumlah rumah tangga yang pengeluarannya kurang dari Rp100.000 perkapita/perbulan berjumlah 3,4 juta rumahtangga (1,92%), jadi negara harus memberikan jaminan Rp300.000 untuk suami dan Rp300.000 untuk istri. Untuk kelompok ini, kebutuhan anggaran sebesar Rp514,5 miliar perbulan atau Rp6,17 triliun untuk satu tahun.
(2) Jumlah rumah tangga yang pengeluarannya rata-rata Rp125.000 perkapita/perbulan berjumlah 26,4 juta rumahtangga (11,72%), jadi negara harus memberikan jaminan Rp250.000 untuk suami dan Rp250.000 untuk istri. Untuk kelompok ini, kebutuhan anggaran sebesar Rp 3,30 triliun perbulan atau Rp39,67 triliun untuk satu tahun.
(3) Jumlah rumah tangga yang pengeluarannya rata-rata Rp175.000 perkapita/perbulan berjumlah 43,6 juta rumahtangga (19,31%), jadi negara harus memberikan jaminan Rp150.000 untuk suami dan Rp150.000 untuk istri. Untuk kelompok ini, kebutuhan anggaran sebesar Rp3,27 triliun perbulan atau Rp39,21 triliun untuk satu tahun.
(4) Jumlah rumah tangga yang pengeluarannya rata-rata Rp225.000 perkapita/perbulan berjumlah 19,3 juta rumahtangga (7,68%), jadi Negara harus memberikan jaminan Rp50.000 untuk suami dan Rp50.000 untuk istri. Untuk kelompok ini, kebutuhan anggaran sebesar Rp433,0 miliar perbulan atau Rp5,20 triliun untuk satu tahun.

Total kebutuhan anggaran memberi jaminan pendapatan untuk semua laki-laki dan perempuan yang berrumah tangga hanya Rp7,52 triliun perbulan atau Rp90,25 triliun. Anggaran tersebut bermanfaat bagi 90,7 juta orang atau 45,4 juta laki-laki perempuan yang bekerja dengan pendapatan rendah dan pegnangguran.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar pada postingan ini :D
makasih ‎​(˘⌣˘)ε˘`)