Pages

Contoh makalah/proposal kakakku

LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTEK
TENTANG
PELATIHAN PENCARI KERJA
 PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN KEPENDUDUKAN (DINAKERTRANSDUK) PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG

Description: logoUSM-267x300.jpg


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Studi Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Semarang


Disusun oleh :
Dwiyanti Aprilia Putri
B.113.08.0023



PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEMARANG
SEMARANG
2011
BAB I
PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang Pemilihan Judul
          Suatu perusahaan didirikan karena mempunyai tujuan yang telah ditentukan, sebab tujuan merupakan titik tolak bagi segala pemikiran dalam perusahaan dan tujuan juga memberikan arah bagi kegiatan dan cara mengukur efektifitas kegiatan perusahaan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dari suatu perusahaan tidak lepas dari perhatian faktor sumber daya manusia. Sebagai perencana, pelaksana, dan penentu jalannya suatu proses kerja dalam perusahaan.
          Faktor manusia dalam hal ini adalah karyawan atau tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk dapat terlaksananya kegiatan dalam suatu perusahaan maupun dalam instansi pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan tergantung kepada kemampuan dan keahlian para karyawan dalam menekuni bidang pekerjaannya.
          Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan manajemen yang ingin menyiapkan para karyawan untuk memegang tanggung-jawab pekerjaan pada waktu yang akan datang (Handoko, 1995: 104). Sehingga dengan adanya pengembangan tenaga kerja akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat – sifat kepribadian.
          Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan kependudukan ini menyadari pelatihan tenaga kerja merupakan hal yang terpenting bagi kelangsungan suatu perusahaan atau organisasi. Latihan mempunyai manfaat karier jangka panjang yang akan membantu kelangsungan tanggung-jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Terlebih pada saat sekarang para karyawan dituntut harus bisa menyesuaikan kemampuan yang dimiliki dengan kemajuan teknologi yang semakin maju.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pelatihan tenaga kerja ini diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan serta menghasilkan tenaga kerja profesional dan terampil. Pelatihan tersebut sangat dibutuhkan sebagai wahana pengembangan ketenagakerjaan yang mampu beroperasional secara efektif dan menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Hal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha.
Mengingat betapa pentingnya pelatihan tenaga kerja, maka Laporan Kuliah Kerja Praktek ini mengambil judul “PELATIHAN CALON TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN KEPENDUDUKAN (DINAKERTRANSDUK) PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG”

1.2        Tujuan Penulisan Laporan
1.2.1     Tujuan Umum
Untuk mengetahui secara umum tentang Pelatihan Calon Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.






1.2.2     Tujuan Khusus
a.         Untuk mengetahui tujuan tentang pelaksanaan pelatihan calon tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
b.        Untuk mengetahui jenis-jenis pelatihan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
c.         Untuk mengetahui metode-metode pelatihan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

1.3        Cara Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:
1.3.1     Jenis Data Menurut Cara Memperolehnya
a.       Data Primer
Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2002:55). Data primer dalam obyek penelitian disini meliputi data tentang kegiatan pelatihan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
b.      Data Sekunder
Adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, sehingga data sekunder telah melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti (Marzuki, 2002:56). Dalam memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi pustaka buku-buku, laporan-laporan, arsip-arsip, atau dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan.

1.3.2     Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk menyusun laporan ini adalah sebagai berikut:
a.       Metode Interview
Adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau berwenang dalam suatu masalah) (Gorys Keraf, 2001:161). Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pegawai dari beberapa bagian untuk memperoleh keterangan mengenai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.
b.      Metode Observasi
Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis (Gorys Keraf, 2001:162). Dalam hal ini, penulis melakukan observasi ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah  .
c.       Metode Pustaka
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan memanfaatkan buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan suatu pendapat baru yang berikutnya lebih menekankan pengutipan-pengutipan untuk memperkuat uraian (Gorys Keraf, 2001:163).








BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1    Sejarah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.7 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan kependudukan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi / lembaga gabungan dari :
1.        Dinas Tenaga Kerja Propinsi Dati I Jawa Tengah.
2.        Kanwil Departemen Tenaga Kerja Jawa Tengah.
3.        Kanwil Departemen Transmigrasi Jawa Tengah.
Penggabungan ketiga instansi ini sejalan dengan PP No.84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

2.2    Lokasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
Dewasa ini di dalam kemajuan ilmu pengetahuan pemilihan letak sesuatu perusahaan atau instansi tidak dapat lagi ditentukan dengan system coba-coba, tetapi haruslah diputuskan dengan sangat hati-hati dengan mendasarkan diri kepada fakta yang lengkap dan dengan mendasarkannya baik dari aspek ekonomi  maupun aspek tekniknya.
Lokasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Tengah berada di pusat kota yaitu di Jalan Pahlawan no.16 Semarang. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis karena mudah ditemukan dan lokasinya dapat dijangkau oleh angkutan umum. Pemilihan lokasi yang tepat memperlancar pelaksanaan tugas  Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Tengah dalam melayani kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di Jawa Tengah.

2.3    Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Provinsi Jawa Tengah
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 65 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

2.3.1    Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
Tugas Pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut.
Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 65 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok:
1.      Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
2.      Melaksanakan kewenangan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang bersifat lintas kabupaten / kota.
3.      Melaksanakan kewenangan kabupaten / kota di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.      Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada gubernur dan tugas pembantu dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2    Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 65 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sedangkan dalam ilmu administrasi negara, fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Berikut ini Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah :
1.      Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur.
2.      Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitas, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan  transmigrasi.
3.      Pelaksanaan fasilitas dan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi.
4.      Pelaksanaan fasilitas dan penyelenggaraan penyaluran, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
5.      Pelaksanaan fasilitas dan penyelenggaraan hubungan industrial persyaratan kerja, kesejahteraan tenaga kerja, dan purna kerja.
6.      Pelaksanaan fasilitas dan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
7.      Pelaksanaan pengolahan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi, dan tata laksana serta umum dan perlengkapan.

2.4    Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
  Adanya visi dan misi merupakan syarat wajib bagi sebuah perusahan atau organisasi. Setiap perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing – masing perusahaan. Biasanya visi dan misi dibuat saat perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan menjadi landasan dasar bagi sebuah perusahaan.
   Menurut Dermawan Wibisono (2006, hal 43), visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakam pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.
  Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh wibisono (2006, hal 46-47), Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.
  Berikut ini visi dan misi dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah:

a.       Visi
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah mempunyai visi yaitu menciptakan tenaga kerja dan transmigrasi yang terbudayakan, produktif, mandiri, berdaya saing, berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi, berkesejahteraan dan terlindungi hak-haknya dalam iklim hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan dalam kerangka Wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.    Misi
ü  Membangun system informasi dan perencanaan tenaga kerja dan transmigrasi.
ü  Membina dan menempatkan tenaga kerja untuk memperluas kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri dengan memperhatikan pendataan yang layak.
ü  Membina tenaga kerja dan transmigrasi melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas kerja.
ü  Menempatkan, membina, dan mengawasi kebijaksanaan hubungan industrial perlindungan pekerja dan jaminan sosial.
ü  Menempatkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan upah minimum.
ü  Mengembangkan kemampuan aparatur yang beretos kerja tinggi dan profesional.

2.5    Bidang Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Propinsi Jawa Tengah ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pembangunan terutama di Jawa Tengah. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Propinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan kependudukan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah tanggung jawab kepala gubernur melalui Sekda.
Bidang usaha Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Propinsi Jawa Tengah adalah membangun ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan kerja baik lokal, regional maupun luar negri.
Sejalan dengan hal tersebut peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga kerja yang professional, mandiri, beretos kerja yang tinggi, disiplin dan produktif. Kebijaksanaan pembangunan ketenaga kerjaan juga diarahkan pafa pembangunan bursa tenaga kerja yang terpadu baik pemerintah maupun swasta serta memanfaatkan dan meningkatkan koordinasi dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), serta Lembaga Latihan Swasta (LLS) guna memenuhi tenaga kerja terampil baik dalam negeri maupun luar negri, juga perlindungan tenaga kerja diletakkan pada / kesadaran hokum dan kewajiban tenaga kerja (hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha).

2.6    Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
Menurut M. Manullang (1994, hal 84) menyatakan bahwa pengertian organisasi adalah sebagai berikut:
a.       Organisasi dalam arti badan adalah orang yang bekerja untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu.
b.      Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerja sama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan.
Struktur Organisasi menurut T. Hani Handoko  (1995, hal 45) adalah suatu kerangka yang mewujudkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenangan dan tanggung jawabnya.
           


Menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo (1993, hal 140-151) bentuk-bentuk struktur organisasi antara lain:
1.      Organisasi Garis
Kekuasaan mengalir secara langsung dari Direktur ke Kepala Bagian dan kemudian terus ke karyawan-karyawan dibawahnya. Masing-masing bagian merupakan unit yang berdiri sendiri, dan Kepala Bagian menjalankan semua fungsi pengawasan dalam bagiannya.
a.    Kebaikan Organisasi Garis
ü  Adanya kesatuan dalam pimpinan dan perintah.
ü  Pimpinan dapat lebih cepat mengambil keputusan.
ü  Pimpinan dapat lebih cepat dalam memberikan perintah.
ü  Menghemat biaya.
b.    Keburukan Organisasi Garis
ü  Sering terdapat birokrasi yang menghambat jalannya perusahaan.
ü  Tidak adanya spesialisasi menyebabkan tugas yang berat bagi para petugas sehingga kurang efisien.
2.      Organisasi Garis dan Staff
Kombinasi yang diambilkan dari keuntungan-keuntungan adanya pengawasan secara langsung dan spesialisasi dalam perusahaan.
a.       Kebaikan Organisasi Garis dan Staf
ü  Pimpinan lebih leluasa dalam memberikan saran terhadap tugas khusus di luar bagiannya.
ü  Staf dapat membantu untuk mengatasi berbagai persoalan sehingga akan memperingan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi kerja.
ü  Staf dapat mendidik para petugas.
ü  Adanya kesatuan dalam pimpinan sehingga menciptakan aliran kekuasaan dengan jelas.
b.      Keburukan Organisasi Garis dan Staf
ü  Kadang-kadang staf tidak lagi memberi saran tetapi perintah.
ü  Dapat menimbulkan anggapan pada petugas untuk lebih percaya kepada staf dari pada atasannya.
ü  Staf dapat ikut disalahkan apabila saran yang diberikan tidak memperoleh hasil.
3.      Organisasi Fungsional
Masing-masing manajer adalah seorang spesialis atau ahli dan masing-masing bawahan/pekerja mempunyai beberapa pimpinan. Manajer memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi bentuk ini lebih menekankan pada pembagian fungsi.
a.       Kebaikan Organisasi Fungsional
ü  Masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dalam bidangnya.
ü  Tugas para manajer menjadi lebih ringan dengan adanya pembagian fungsi.
b.      Keburukan Organisasi Fungsional
ü  Membingungkan para pekerja
ü  Tidak ada hubungan garis secara langsung dengan atasan.
ü  Kesulitan-kesulitan yang timbul tidak dapat secara cepat diatasi.
ü  Kurangnya koordinasi sering menimbulkan perselisihan di antara para manajer.
4.      Organisasi Komite
Komite sering dilakukan untuk mengumpulkan pendapat tentang berbagai kegiatan dalam perusahaan, komite ini dapat dibentuk di semua bagian dalam organisasi, sehingga sering terdapat beberapa macam komite.
a.       Kebaikan Organisasi Komite
ü  Forum untuk saling bertukar pendapat di antara anggota.
ü  Keputusan ditentukan bersama-sama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.
ü  Menciptakan koordinasi yang lebih baik.
ü  Meningkatkan pegawasan karena macam-macam komite tersebut dapat berhubungan langsung dengan para pelaksana.


b.      Keburukan Organisasi Komite
ü  Kesulitan dalam mempersiapkan pertemuan karena masing-masing anggota sibuk dengan pekerjaannya.
ü  Keharusan untuk berkompromi.
ü  Sering menimbulkan kesimpang-siuran dalam organisasi.
ü  Tidak mempunyai kekuasaan untuk mendukung saran-saran yang diberikan.
5.      Organisasi Matrik
Struktur organisasi dimana para spesialis dari bagian-bagian yang berbeda disatukan untuk mengerjakan proyek khusus.
a.    Kebaikan Organisasi Matrik
ü  Luwes.
ü  Memusatkan perhatian pada masalah-masalah utama yang spesifik atau persoalan-persoalan teknis yang unik.
ü  Memberikan alat inovasi tanpa mengganggu struktur organisasi yang ada.
b.    Keburukan Organisasi Matrik
ü  Konflik dapat muncul antara manajer proyek dengan manajer-manajer bagian lain.
ü  Manajer proyek dapat menjumpai kesulitan dalam mengembangkan tim terpadu dari orang-orang yang berasal dari bagian-bagian yang berbeda.
Struktur organisasi yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (DINAKERTRANSDUK) Propinsi Jawa Tengah adalah Struktur Organisasi Garis dan Staff dimana didalam pelaksanaan kerjanya, setiap bagian bertanggung jawab kepada atasan dan mempunyai bidang kerja yang luas dengan bagian lain.
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:


1.      Kepala Dinas
2.      Sekretariat, membawahkan:
a.       Subbagian Program
b.      Subbagian Keuangan
c.       Subbagian Umum dan Kepegawaian
3.      Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahkan:
a.       Seksi Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil
b.      Seksi Informasi Administrasi Kependudukan
4.      Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
a.       Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri
b.      Seksi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja
c.       Seksi Transmigrasi
5.      Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, membawahkan:
a.       Seksi Standarisasi dan Sertifikasi
b.      Seksi Pelatihan dan Pemagangan
c.       Seksi Produktivitas
6.      Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahkan:
a.       Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial
b.      Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial
c.       Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
7.      Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
a.       Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
b.      Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
c.       Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri
8.      Unit Pelaksanaan Teknik Daerah
9.      Kelompok Jabatan Fungsional




2.7     Uraian Tugas Jabatan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
            Uraian Jabatan adalah “ringkasan aktivitas-aktivitas yang terpenting dari suatu jabatan, termasuk didalamnya tugas dan tanggung jawabnya” (T. Hani Handoko, 1995:32). Berikut ini uraian tugas jabatan bidang pelatihan kerja dan Produktivitas:
Ø  Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
Bertugas menyiapkan bahan rencana, dan program kerja pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bidang standarisasi dan sertifikasi, pelatihan dan pemagangan serta produktivitas.
a.       Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi
Bertugas menyiapkan bahan rencana dan program,pelaksanaan dan perumusan kebijakan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan standarisasi dan sertifikasi.
b.      Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan
Bertugas menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan, perumusan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian  kegiatan pelatihan dan pemagangan.
c.       Kepala Seksi Produktivitas
Bertugas menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan, perumusan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan peningkatan produktivitas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar pada postingan ini :D
makasih ‎​(˘⌣˘)ε˘`)